Rakor "Zoom" Kapolri Yang DiHadiri Kapolres Jembrana Dan Jajaran

JEMBRANA ● Bertempat di Rupatama Polres Jembrana telah berlangsung kegiatan Penutupan Rakor Pengawasan Kompolnas Bersama Polri dengan Tema “Independensi Pengawasan Guna Perubahan Mind Set dan Culture Set dalam Penegakan Kode Etik Profesi untuk Mewujudkan Polri yang Presisi” melalui Zoom Meeting, Rabu (27/7) pukul 15.00 Wita.

Baca juga: Tinjau Pasar Muntilan, Kapolri Minta Pedagang Laporkan Jika Distribusi Minyak Curah Terganggu

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Jembrana AKBP I Dewa Gde Juliana, S.H., S.I.K., M.I.K., Waka Polres Jembrana Kompol Losa Lusiano Araujo, S.I.K., dan para PJU Polres Jembrana. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kompolnas, Kapolri, KetuaKomisi Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Ketua Komisi Nasional Disabilitas Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan pengawasan external terus kita jalin, hari ini kami menandatangani nota kesepahaman guna kemajuan Polri kedepannya.

Baca juga: Kapolri Minta HIPMI Terus Kawal Seluruh Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

Lanjut Kapolri menjelaskan, kita sadari bahwa saat ini perkembangan teknologi berdampak pada organisasi kami, 73, 7% rakyat Indonesia menggunakan internet, sehingga saat ini polri dihadapkan dengan perkembangan perilaku masyarakat, oleh sebab itu kami berbenah terutama dalam bidang teknologi informasi.

"Harapan kami Polri semakin hari bisa semakin profesional dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami agar Polri bisa semakin transparan bisa semakin profesional bisa semakin akuntabel sehingga betul-betul kami bisa melaksanakan tugas pokok kami dengan baik untuk melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dan tentunya bisa dekat dan dicintai oleh masyarakat tentunya kami harus melakukan perubahan-perubahan terkait dengan perubahan maindset dan culture set di era demokrasi karena memang kurang lebih 35 tahun polri berada di bawah komando militer sehingga tentunya doktrin-doktrin di dalam pelaksanaan tugas tentunya mungkin masih ada yang kemudian melekat khususnya di masa-masa yang pada saat itu mengikuti pendidikan dengan menggunakan doktrin yang ada di ABRI tentunya kami harus segera bisa melakukan transformasi dari Kepolisian sipil yang tentunya mengikuti kaidah-kaidah atau aturan yang harus kita sesuaikan dengan norma polisi sipil sebagai pelindung pengayom dan pelayanan masyarakat, " bebernya.

Baca juga: Aksi Heroik Tim Damai Cartenz Berhasil Evakuasi Karyawan PTT Di Distrik Beoga

Kapolri juga telah membentuk aplikasi pengaduan masyarakat yaitu aplikasi Polri Presisi, sehingga masyarakat bisa melaporkan anggota polri yang melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dari Ketua Komisi Nasional Disabilitas Indonesia menyampaikan kami sangat mengapresiasi kerjasama ini guna pengawasan organisasi. "Kami harap kerja sama ini akan terus berlanjut demi kemajuan organisasi dan kemajuan Indonesia, " jelasnya.

Baca juga: Kapolri Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2022, Ini Penekanannya

Kemudian dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak juga ikut menyampaikan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah berkomitmen untuk menjamin perlindungan dan kesetaraan bagi segenap rakyatnya sayangnya masih banyak pihak-pihak yang belum mendapatkan akses partisipasi secara penuh dan ikut menentukan arah pembangunan serta mendapatkan manfaat hasil pembangunan yang setara termasuk perempuan dan anak hal ini sangat kita sayangkan karena kalau kita lihat dari segi jumlahnya saja dari total populasi Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa perempuan menempati hampir setengah dari populasi Indonesia dan anak-anak menempati sepertiganya sehingga mereka adalah kekuatan bangsa kita.

Lebih lanjut disampaikan olehnya bahwa perempuan dan anak memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus kita lindungi dalam kondisi apapun namun sayangnya karena ketimpangan relasi kuasa yang telah terjadi selama berabad-abad lamanya di seluruh perempuan menanggung bencana yang jauh lebih besar daripada laki-laki untuk mendapatkan stigmatisasi diskriminasi marginalisasi. "Dengan adanya kerjasama ini saya harapkan perempuan dan anak bisa mendapatkan perlindungan dan hak-hak nya serta Indonesia semakin maju kedepannya, " sambungnya.

Baca juga: Siap Amankan Objek Vital, Kapolda Kalteng Taken MoU dengan PT. Tuah Turangga Agung

Selanjutnya Ketua Komisi Kepolisian Nasional pada kegiatan tersebut menyatakan rasa bangga dan sukacita yang dalam atas kegiatan ini. Dalam kurun waktu 1, 5 tahun ini kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat. Polri memiliki tugas yang sangat berat, Polri setiap harinya berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga Polri memiliki peran penting dalam penegakan hukum maupun penerapan kebijakan pemerintah.

"Institusi Polri memiliki satuan kerja yang sangat lengkap sehingga Polri memiliki beban tugas yang sangat berat. Saya harap dalam kegiatan seperti ini harus terus berlanjut dan terus ditingkatkan, " jelasnya.

Kemudian acara kegiatan dilanjutkan dengan penutupan secara resmi Rakor Pengawasan Kompolnas bersama Polri oleh Ketua Kompolnas. (D.U)